Lubuk Pakam – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) kembali menorehkan prestasi membanggakan. Pada acara Launching Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Program Berobat Gratis (Probis) Sumut Berkah di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Senin (29/9/2025), Pemkab Madina menerima Penghargaan UHC dari Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun serta Sertifikat Dana Bagi Hasil (DBH) dari Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution.
Penghargaan dan sertifikat tersebut diserahkan langsung kepada Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi Nasution. Selain Mandailing Natal, kabupaten/kota lain di Sumatera Utara juga turut menerima piagam UHC dan sertifikat DBH.
Dalam sambutannya, Wabup Atika menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumut serta BPJS Kesehatan atas penghargaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa capaian UHC menjadi bukti komitmen Pemkab Madina dalam menjamin biaya berobat masyarakat, khususnya warga kurang mampu.
> “UHC artinya Pemkab Madina berkomitmen menanggung biaya berobat masyarakat yang tidak mampu. Untuk masyarakat yang mampu, kami mengimbau agar tetap menggunakan BPJS mandiri,” jelas Atika.
Atika menambahkan, Mandailing Natal merupakan salah satu daerah tercepat di Sumut yang berhasil mencapai UHC, yakni sejak 17 Januari 2024. Ke depan, Pemkab Madina akan terus memperluas akses layanan kesehatan agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
Selain penghargaan UHC, Pemkab Madina juga menerima DBH senilai Rp16,41 miliar dari Pemerintah Provinsi Sumut. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan yang telah tertuang dalam Perubahan APBD Madina 2025.
> “Infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan semuanya masuk dalam prioritas kegiatan dari DBH ini,” ujar Atika.
Atika turut mengajak seluruh masyarakat Madina, baik yang berada di kampung halaman maupun di perantauan, untuk mendukung penuh program pembangunan daerah demi kepentingan bersama.
Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya memahami makna UHC secara mendalam. Menurutnya, UHC bukan sekadar kemudahan masyarakat berobat menggunakan kartu identitas atau BPJS, tetapi memastikan pasien mendapat pelayanan kesehatan yang maksimal hingga benar-benar sembuh.
> “Makna UHC itu adalah ketika masyarakat mengalami gangguan kesehatan, mereka datang ke rumah sakit bukan sekadar menunjukkan kartu identitas, tapi harus bisa sembuh dan benar-benar dilayani,” tegas Bobby.
Ia juga meminta seluruh kepala daerah, direktur rumah sakit, dan tenaga kesehatan di Sumut untuk serius menjalankan program UHC serta aktif memantau kualitas pelayanan rumah sakit di wilayah masing-masing.
Dengan pencapaian ini, Pemkab Madina semakin meneguhkan komitmennya menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif sekaligus memperkuat pembangunan daerah melalui pemanfaatan DBH demi kesejahteraan masyarakat.
